Jakarta — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi memangkas volume ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura sebesar 31 BBTUD mulai Sabtu, 24 Oktober 2026. Pemangkasan dilakukan dari dua titik pasokan utama, yakni wilayah Natuna dan Sumatra, melalui jalur pipa yang terhubung langsung ke negara tetangga tersebut.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto merinci, pengurangan pasokan mencakup alokasi dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatra sebesar 16 BBTUD. Khusus Sumatra, pemangkasan berasal dari Wilayah Kerja Jambi Merang. "Mulai besok, kita kurangi gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD," ujar Djoko di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat malam.
Djoko menegaskan, pemangkasan hanya menyasar Singapura karena pipa ekspor yang ada memang terhubung langsung ke negara tersebut. Tidak ada penyesuaian ekspor ke negara tetangga lain. Kebijakan ini menjadi sinyal jelas bahwa pemerintah mulai mengutamakan kebutuhan gas domestik di tengah tekanan ketahanan energi nasional.
Dampak bagi Masyarakat Lokal
Bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Natuna dan Jambi Merang, kebijakan ini membuka peluang baru. Gas yang sebelumnya dialirkan ke Singapura kini dapat dialokasikan untuk industri dalam negeri, termasuk sektor hilirisasi petrokimia yang menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah berharap pasokan energi yang melimpah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah penghasil gas.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan akan menghitung ulang porsi ekspor gas. Saat ini Indonesia masih mengekspor sekitar 30% dari total produksi gas nasional, sementara 70% untuk konsumsi domestik. "Ke depan, saya akan melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan konsumsi dalam negeri, termasuk bahan baku industri hilirisasi petrokimia," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Wacana penghentian ekspor gas pertama kali disampaikan Bahlil pada 21 Oktober 2026 di Istana Negara. Ia menekankan pentingnya ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik global, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus mampu bertahan memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Kalau negara lain punya pandangan lain, hati-hati. Gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival," pungkasnya.