Jakarta, Indo Fokus — Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga mempercepat pelaksanaan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berbagai kegiatan yang dapat dikerjakan tahun ini ditargetkan selesai sebelum 31 Desember 2026.
Permintaan itu disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di tiga provinsi tersebut. Rapat digelar di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (27/10/2026), dan dipimpin langsung Menko PMK Sugiono.
Menurut Tito, penanganan bencana telah melewati tahap tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan nyawa. Pada fase itu, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah, serta mengalokasikan anggaran awal belanja tidak terduga tambahan sebesar Rp268 miliar.
Memasuki masa transisi, pemerintah membentuk satgas dengan Menko PMK sebagai ketua tim pengarah. Anggotanya meliputi seluruh menko, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan. Kini, pada tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di daerah terdampak telah kembali berjalan.
Layanan Dasar Mulai Normal
Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelumnya mengalami gangguan berat mulai pulih. Pasokan listrik, bahan bakar minyak, LPG, dan layanan internet relatif kembali normal. Rumah sakit umum dan puskesmas juga telah berfungsi, meski masih ada enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana dan membutuhkan penanganan.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar kembali berjalan. Dari 4.922 satuan pendidikan terdampak, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan pembelajaran di kelas darurat. Penanganannya menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.
Tito juga mengapresiasi TNI AD yang telah membangun ratusan jembatan, serta Polri yang membangun sekitar 120 jembatan. Namun ia mengingatkan, hujan berintensitas tinggi masih memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah, sehingga menambah pekerjaan pemerintah dalam memulihkan akses dan aktivitas masyarakat.
Karena itu, Tito meminta K/L yang telah memperoleh alokasi anggaran mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai target tahun ini. Perbaikan sekolah, rumah, jalan, jembatan, serta fasilitas ekonomi masyarakat perlu terus dikerjakan agar manfaatnya segera dirasakan warga terdampak.
"Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat," tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, serta pejabat terkait lainnya.