JAKARTA — Pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Capaian itu dihitung sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026 dan disebut telah menyerap 5.485.944 tenaga kerja.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan angka tersebut usai melaporkan perkembangan realisasi investasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10).
"Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang," ujar Rosan.
Dari total realisasi itu, investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen. Sementara investasi di Jawa tercatat Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen. Artinya, lebih dari separuh dana yang masuk mengalir ke daerah-daerah di luar pulau terpadat di Indonesia.
Berdasarkan asal modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) tercatat Rp1.924,5 triliun. Komposisi ini menunjukkan bahwa investor domestik dan asing bergerak hampir berimbang.
Dampak bagi Masyarakat Daerah
Bagi masyarakat di luar Jawa, dominasi investasi di wilayah mereka menjadi sinyal positif. Selama ini, arus modal dan industri kerap terpusat di Jakarta dan sekitarnya. Dengan porsi 51,8 persen, pembangunan ekonomi diharapkan lebih merata dan membuka peluang kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal warga.
Rosan menegaskan pemerintah akan terus mendorong investasi yang berkualitas, terutama yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi. "Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi," ungkapnya.
Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah mengintegrasikan sistem perizinan dengan 28 kementerian dan badan. Langkah itu dilakukan agar proses dan waktu perizinan lebih pasti bagi investor dalam negeri maupun asing.
Menurut Rosan, kepastian menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintah terus berupaya mengurangi ketidakpastian, baik dari sisi perizinan, waktu, maupun iklim investasi. "Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian," tegasnya.
Dengan capaian itu, masyarakat di daerah kini menanti realisasi nyata di lapangan: apakah lapangan kerja yang tercipta benar-benar dirasakan, dan apakah investasi yang masuk mampu menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.