Pemerintah Pusat menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar kepada setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian, saat ditemui media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Menurut Supian, kucuran dana tersebut merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap penanganan karhutla yang selama ini menjadi masalah utama di wilayahnya. "Saat ini pun kami sangat bangga masalah khususnya bagi Pak Presiden yang telah mengucurkan dana sekian besar untuk menangani masalah karhutla yang terutama dulu. Ada kabupaten/kota hampir rata-rata Rp10 M, begitu juga ada provinsi juga ada bervariasi ada sampai 30. Alhamdulillah sudah teratasi," ujarnya.
Supian menambahkan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan 13 pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. RDP tersebut bertujuan membahas langkah penanganan lebih lanjut pasca bantuan dari pemerintah pusat. "Insya Allah nanti kami adakan RDP dengan 13 kabupaten/kota," ucapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mengklaim penanganan karhutla di wilayahnya tergolong yang terbaik. Indikatornya, Bandara Syamsudin Noor dan pelabuhan tetap beroperasi normal di tengah musibah. "Memang bukti nyata yang ada di kita adalah bandara kita, Bandara Syamsudin Noor sampai hari ini tetap beroperasi ya. Jadi semua direct flight dari Jakarta menuju Kalimantan justru melalui Syamsudin Noor," kata Ariadi.
Ariadi menjelaskan, Gubernur Kalimantan Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berinisiatif membangun posko di tiga lokasi dekat bandara. Posko ini dinilai strategis untuk memperlancar arus distribusi barang dan orang ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. "Pak Gubernur dan Forkopimda ya, Pak Danrem, Pak Kapolda, dan Kejaksaan itu bikin posko di tiga tempat di dekat bandara. Karena yang kami beliau menganggap bahwa instalasi ini adalah sangat strategis untuk memperlancar arus orang dan barang ke Kalimantan Selatan maupun ke daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur," ujarnya.
Bagi masyarakat lokal, kucuran dana pusat ini diharapkan mempercepat pemulihan lingkungan dan ekonomi. Ariadi menegaskan, dana tersebut tidak hanya untuk penanganan darurat, tetapi juga tindakan antisipatif terhadap potensi kekeringan El Nino dan bencana La Nina. "Kami berharap ke depan tidak ada lagi karhutla yang menyengsarakan dan upaya-upaya untuk antisipasi kita lakukan dari sekarang. Karena El Nino ekstrem mudah-mudahan tidak berimbas kepada La Nina ekstrem ya, musim hujan yang membahayakan terjadinya banjir dan longsor. Itu prinsipnya kami di daerah melaksanakan," pungkasnya.