Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan ketersediaan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra. Kepastian itu disampaikan usai pertemuan keduanya di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Tito, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, menyatakan pembiayaan penanganan pascabencana untuk 2027 telah dibahas. Sesuai dokumen rencana induk, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung dari 2026 hingga 2028.
"Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia," ujar Tito kepada awak media usai pertemuan.
Solusi bagi Daerah Kesulitan Fiskal
Pertemuan itu juga membahas daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Kedua menteri berupaya mencari solusi sekaligus mengidentifikasi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, akan dibentuk tim teknis dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri. "Meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya," kata Tito.
Selain itu, Mendagri dan Menkeu membahas pemberian insentif fiskal kepada daerah berprestasi. Kebijakan ini sejalan dengan upaya Kemendagri memberikan bantuan pemerintah sebagai apresiasi berdasarkan berbagai kategori penilaian, yang dinilai mampu membangun iklim kompetitif antarkepala daerah.
Pekerjaan Tak Boleh Menggantung
Sementara itu, Suahasil menekankan pentingnya menyelesaikan seluruh program rehab-rekon pascabencana Sumatra yang telah dianggarkan pada 2026. Ia juga meminta persiapan kebutuhan dukungan program pada 2027 dan 2028.
"Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027," jelasnya.
Suahasil menegaskan, pihaknya terus memastikan ketersediaan anggaran sesuai rencana induk agar seluruh program penanganan pascabencana Sumatra terlaksana dengan baik. "Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai," tegasnya.
Bagi masyarakat lokal di wilayah terdampak, kepastian anggaran ini menjadi sinyal penting bahwa pembangunan kembali permukiman dan fasilitas publik akan berjalan sesuai jadwal. Warga berharap realisasi di lapangan tidak tersendat oleh persoalan birokrasi maupun kapasitas fiskal daerah.