Kelompok Houthi di Yaman resmi mendeklarasikan perang terhadap Mesir pada Selasa (27/10/2026). Deklarasi itu muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat Mesir menyetujui mandat yang memberi Presiden Abdel Fattah el-Sisi wewenang memberikan dukungan militer kepada Arab Saudi.
Anggota biro politik Houthi, Mohammed Ali al-Houthi, menyampaikan pernyataan tersebut melalui unggahan di Telegram. Menurutnya, dukungan parlemen Mesir terhadap Arab Saudi sama dengan menyatakan perang terhadap Republik Yaman.
"Mesir beserta parlemennya menyatakan dukungan terhadap apa yang disebut sebagai pertahanan Kerajaan Arab Saudi. Dengan demikian, mereka menyatakan perang terhadap Republik Yaman," kata al-Houthi dalam pernyataannya.
Kronologi Keputusan Parlemen Mesir
Parlemen Mesir yang diketuai Hisham Badawi menyetujui mandat tersebut melalui pemungutan suara pada Senin (26/10/2026). Berdasarkan pernyataan parlemen, el-Sisi diberi wewenang mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendukung Arab Saudi dalam mempertahankan diri apabila Riyadh secara resmi meminta bantuan.
Peneliti senior dari King's College London, Nawaf Obaid, menilai para pejabat Arab Saudi memang sangat menginginkan kepastian bahwa Mesir akan mendukung kerajaan tersebut jika diminta. Menurutnya, pemungutan suara itu adalah cara Kairo menyatakan kesiapan membantu Riyadh.
Houthi yang didukung Iran tengah berperang dengan Arab Saudi, yang mendukung pemerintahan sah Yaman. Pada Selasa, serangan rudal balistik dan drone dilaporkan masih menghantam wilayah kerajaan.
Dampak bagi Masyarakat Lokal
Eskalasi ini menambah beban warga di kawasan, termasuk masyarakat Mesir yang kini berhadapan dengan risiko keterlibatan langsung dalam konflik regional. Ketegangan di Laut Merah dan sekitar Terusan Suez berpotensi mengganggu jalur pelayaran dan pasokan barang, yang bermuara pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
Houthi sebelumnya melancarkan sejumlah serangan mematikan terhadap Bandara Internasional Riyadh dan fasilitas milik perusahaan minyak negara Arab Saudi, Aramco. Serangan itu mengganggu jadwal penerbangan sipil dan menghambat ekspor minyak, sehingga memicu kekhawatiran dan ketidakstabilan di Timur Tengah.
Konflik ini terjadi di tengah sejumlah perang yang belum berakhir, seperti ketegangan Iran dan Amerika Serikat serta perang Israel di Gaza dan Lebanon. Bagi masyarakat lokal, ketidakpastian kawasan berarti risiko harga pangan dan energi yang lebih mahal, serta tekanan baru bagi pekerja migran dan keluarga mereka.