Jakarta, Indo Fokus — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyikapi pernyataan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong terkait kebijakan Indonesia memangkas ekspor gas ke Singapura. Menurut Bahlil, Singapura tidak perlu mengajari Indonesia soal komitmen terhadap kontrak.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam program Evening Up yang disiarkan Jumat (23/10/2026). Ia menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang selama ini menjalankan kewajiban kontrak secara konsisten. Respons tersebut muncul setelah PM Lawrence Wong menyoroti langkah Indonesia mengurangi pasokan gas ke Singapura.
Pemangkasan ekspor gas menjadi isu sensitif bagi kedua negara karena Singapura selama ini bergantung pada pasokan dari Indonesia, termasuk melalui pipa gas dari Sumatera Selatan. Bagi Indonesia, kebijakan ini berkaitan dengan upaya mengamankan pasokan dalam negeri dan mendorong hilirisasi energi.
Dampak bagi Masyarakat Lokal
Di tingkat lokal, terutama di daerah penghasil gas seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, kebijakan pemangkasan ekspor membawa konsekuensi langsung. Pasokan yang dialihkan ke dalam negeri diharapkan memperkuat ketersediaan energi bagi industri dan rumah tangga, sekaligus membuka peluang nilai tambah di daerah.
Namun, warga di sekitar wilayah operasi gas juga menanti kepastian bahwa pengalihan pasokan itu benar-benar berdampak pada kesejahteraan, mulai dari lapangan kerja hingga infrastruktur energi setempat. Pemerintah daerah diminta memastikan transparansi alokasi gas untuk kebutuhan domestik.
Pernyataan Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tidak akan diintervensi dalam mengambil keputusan menyangkut kepentingan nasional. Pemerintah menekankan bahwa komitmen kontrak tetap dijalankan, sementara kebijakan energi diarahkan untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan industri dalam negeri.