Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengeluarkan arahan tegas yang melarang personel militer menggunakan informasi orang dalam untuk bertaruh di pasar prediksi. Larangan ini menargetkan platform judi seperti Polymarket dan Kalshi, tempat pengguna bertaruh pada peristiwa dunia nyata, termasuk pemilu dan aksi militer.
Dalam memo tertanggal Selasa, Hegseth menegaskan bahwa penggunaan materi rahasia maupun informasi resmi yang belum tersedia untuk publik akan berujung pada tindakan disipliner atau tuntutan pidana. Pelanggar dapat dijerat hukum militer maupun federal. Arahan ini menyusul skandal penuntutan terhadap seorang tentara Pasukan Khusus AS yang dituduh memanfaatkan pengetahuan awal tentang operasi rahasia.
Skandal Taruhan Sersan Utama
Jaksa menuduh Sersan Utama Gannon Ken Van Dyke menggunakan informasi dari keterlibatannya dalam operasi bulan Januari untuk menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Van Dyke disebut memasang taruhan di Polymarket lebih dari US$32.500 atau sekitar Rp585 juta, dan meraup keuntungan lebih dari US$400.000 atau sekitar Rp7,2 miliar.
Sebagian besar taruhan itu diduga dipasang hanya beberapa jam sebelum serangan ke Caracas terjadi. Hingga kini, Van Dyke mengaku tidak bersalah. Kasus ini menjadi pemicu utama mengapa militer AS memperketat aturan internal terkait keterlibatan personelnya di pasar prediksi.
Peringatan Hegseth soal Sinyal ke Musuh
Hegseth memperingatkan bahwa kepentingan finansial pribadi dapat membahayakan objektivitas dan penilaian profesional di lapangan. Menurutnya, musuh mengamati pergerakan di pasar ini. Ketika seorang anggota layanan, profesional intelijen, atau warga sipil Departemen terlibat dalam transaksi keuangan pada hasil militer, mereka menciptakan sinyal yang bisa membocorkan rencana operasional.
Ia mencontohkan seorang ahli logistik yang memiliki uang dipertaruhkan pada tanggal serangan akan memiliki kepentingan pada tanggal tersebut. Begitu pula seorang analis yang memiliki posisi pada suatu hasil akan memiliki kepentingan pada hasil itu. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu netralitas dan keamanan operasi militer.
Kontroversi Meluas ke Luar Militer
Kontroversi ini juga meluas ke luar ranah militer. Sejumlah akun Polymarket yang baru dibuat tercatat memasang taruhan dengan waktu mencurigakan tepat sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata AS-Iran pada April lalu. Taruhan itu menghasilkan keuntungan hingga ratusan ribu dolar. Gedung Putih kemudian mengeluarkan peringatan kepada stafnya agar tidak berdagang berdasarkan informasi rahasia.
Secara terpisah, mantan operator teleprompter Trump diperintahkan menyerahkan keuntungan lebih dari US$107.500 atau sekitar Rp1,9 miliar dan membayar denda US$65.000 atau sekitar Rp1,17 miliar. Regulator menemukan fakta bahwa ia menggunakan akses awal ke teks pidato presiden untuk bertaruh pada kata-kata yang akan diucapkan Trump.
Skandal beruntun ini mengintensifkan pengawasan terhadap pasar prediksi. Beberapa negara bagian AS menuduh platform tersebut menghindari hukum perjudian dan perlindungan konsumen. Namun, pemerintahan Trump berargumen bahwa platform itu harus diatur oleh otoritas keuangan federal, bukan undang-undang perjudian masing-masing negara bagian. Keluarga presiden juga diketahui memiliki hubungan bisnis dengan industri tersebut, dengan Donald Trump Jr. menjabat sebagai penasihat strategis Kalshi dan memiliki investasi besar di Polymarket melalui 1789 Capital.