Menperin Prihatin Lulusan SMK Dominasi Pengangguran, Desak Link and Match Industri

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026 mencatat TPT lulusan SMK sebesar 7,68 persen, lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Kondisi ini menjadi ironi karena pendidikan vokasi justru diharapkan menjadi pemasok utama tenaga kerja industri.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan keprihatinannya atas fakta tersebut. Menurut dia, SMK seharusnya menyiapkan lulusan siap kerja, tetapi kenyataannya justru menjadi salah satu sumber pengangguran. Pernyataan itu disampaikan Sarmuji saat menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, dari setiap 100 angkatan kerja lulusan SMK, sekitar delapan orang belum memperoleh pekerjaan. Meski masih tertinggi, angka tersebut membaik dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 7,74 persen. Setelah SMK, TPT tertinggi berikutnya berasal dari lulusan SMA sebesar 6,17 persen, disusul lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 sebesar 6,09 persen.

Sementara itu, TPT lulusan Diploma I, II, dan III tercatat 4,75 persen, lulusan SMP 4,16 persen, serta lulusan SD ke bawah 2,31 persen. Data ini menegaskan bahwa lulusan SMK memiliki peluang menganggur paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain. Pemerintah pun terus didorong memperkuat pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Sarmuji menceritakan pengalamannya meninjau SMK binaan Kementerian Perindustrian. Di sekolah tersebut, siswa sudah disiapkan matang untuk dunia kerja dan sebagian telah dipesan industri sebelum lulus. Namun, ia mempertanyakan bagaimana dengan SMK di luar kementerian teknis, apakah sudah ada link and match dengan industri.

Menurut Sarmuji, perlu perbaikan mendasar dan kerja sama lintas kementerian serta lintas lembaga untuk menekan pengangguran lulusan SMK. Ia menilai kontradiksi antara tujuan pendidikan vokasi dan fakta pengangguran menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengembangkan sejumlah model pendidikan SMK untuk mengurangi angka pengangguran. Salah satunya adalah Program SMK 3+1, yaitu tiga tahun pendidikan di SMK yang dapat dilanjutkan dengan satu tahun pendidikan tambahan bagi murid yang berminat bekerja di luar negeri.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyebut program itu sebagai terobosan yang memberikan jawaban langsung bahwa lulusan SMK siap bekerja di mana pun. Selain itu, Kemendikdasmen mengembangkan model SMK empat tahun yang dirancang melalui kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri sejak awal pendidikan, atau disebut SMK tailor made.

Ada pula SMK berbasis keunggulan lokal untuk menyiapkan murid dengan keterampilan sesuai potensi sumber daya alam dan sosial daerah, seperti kopi, nilam, kelautan, batik, hingga musik. Mu'ti menegaskan penguatan pendidikan kejuruan perlu diarahkan agar lulusan memiliki kesiapan memasuki dunia kerja.

Lembaga kajian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mendorong pemerintah memperluas program Magang Nasional kepada lulusan SMA dan SMK. Kajian CORE menunjukkan lulusan SMA dan SMK menyumbang 50,39 persen atau sekitar 3,64 juta dari 7,22 juta penganggur nasional pada Mei 2026.