KPMG Australia tengah menghadapi sorotan tajam setelah memindahkan dokumen audit sensitif milik Services Australia ke luar lingkungan sistem aman perusahaan. Insiden yang terjadi pada akhir 2025 itu memicu pertimbangan pemutusan kontrak oleh pejabat federal Australia, dengan nilai portofolio kontrak aktif KPMG mencapai sekitar AU$650 juta atau setara Rp8,19 triliun hingga 2026.
Services Australia merupakan lembaga pemerintah yang mengelola dan menyalurkan berbagai layanan serta bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam kasus ini, seorang karyawan KPMG mengirimkan draf laporan audit berlabel "RESMI: Sensitif" melalui akun surel pribadi KPMG, bukan sistem yang dikhususkan untuk Services Australia.
Pelanggaran Kontrak dan Kekhawatiran Klien
Dalam surel internal pada 17 Desember, seorang direktur divisi audit lembaga tersebut menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran kewajiban kontrak. Ia merekomendasikan agar KPMG dimintai penjelasan dan opsi pemutusan kontrak turut dipertimbangkan.
Seminggu kemudian, manajer audit nasional Services Australia, Sally Bond, mengingatkan KPMG bahwa pemindahan informasi keluar dari lingkungan sistem perusahaan secara tegas dilarang dalam kontrak. "Services Australia menanggapi pelanggaran semacam ini dengan sangat serius," tulis Bond dalam surel tertanggal 23 Desember.
Bond juga mengungkapkan kekhawatirannya karena KPMG dinilai tidak proaktif memberikan jaminan kepada klien setelah insiden tersebut. Meski demikian, KPMG menyatakan dokumen yang dipindahkan hanya berupa templat laporan audit internal dan telah dihapus. Perusahaan itu juga menyebut karyawan yang terlibat akan dikenai tindak lanjut, termasuk pelatihan tambahan.
KPMG menegaskan tidak ada informasi rahasia yang dipertukarkan dan seluruh staf telah diingatkan mengenai kewajiban mematuhi protokol data. Services Australia sendiri menyatakan insiden itu tidak dikategorikan sebagai kebocoran data. Tinjauan keamanan siber internal yang rampung pada Januari menyimpulkan risiko kebocoran tergolong rendah.
Dampak bagi Masyarakat dan Kelanjutan Kontrak
Lembaga tersebut akhirnya memilih menuntaskan pekerjaan yang hampir selesai alih-alih memutus kontrak, dengan mempertimbangkan langkah perbaikan yang telah dilakukan. Meski kontrak tidak langsung diputus, Services Australia memastikan KPMG tidak lagi memperoleh penugasan audit internal tambahan sejak insiden itu.
Profesor University of New South Wales, Gary Monroe, yang memiliki spesialisasi di bidang audit, menilai pemindahan materi dari sistem pemerintah tetap menjadi persoalan serius. "Hal tersebut merupakan pelanggaran kepercayaan terhadap klien," ujarnya.
Berdasarkan data tender pemerintah, Services Australia memberikan kontrak multi-tahun senilai AU$12 juta atau sekitar Rp151,1 miliar kepada KPMG pada 2024 untuk layanan jaminan program. Pada April, firma tersebut juga memperoleh kontrak senilai AU$69.850 atau sekitar Rp879 juta untuk layanan aktuaria.
Persoalan ini muncul ketika KPMG Australia sebelumnya juga menghadapi skandal terkait tuduhan berbagi informasi rahasia klien swasta demi memperoleh proyek baru, yang telah diakui perusahaan. Pada Kamis, pemerintah Australia menyatakan memperpanjang larangan bagi KPMG untuk mengikuti tender pekerjaan baru pemerintah federal hingga 28 Februari, sembari firma tersebut memperbaiki kelemahan dalam budaya dan tata kelolanya.
Bagi masyarakat lokal, khususnya penerima layanan sosial, insiden ini menyoroti pentingnya pengelolaan data sensitif oleh pihak ketiga yang dipercaya pemerintah. Meski risiko kebocoran dinilai rendah, kepercayaan publik terhadap penanganan data warga tetap menjadi taruhan.