Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah berusia 22 tahun sejak dibentuk pada 2004. Lembaga ini menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan dengan mandat merepresentasikan kepentingan daerah di tingkat nasional. Selama lebih dari dua dasawarsa, DPD RI menjalankan fungsi melalui penyampaian aspirasi masyarakat, pengajuan dan pembahasan isu daerah, pemberian pertimbangan, serta pengawasan sesuai konstitusi.

Namun, perjalanan panjang itu menyisakan pertanyaan mendasar bagi masyarakat lokal: sejauh mana hasil kerja DPD RI benar-benar dirasakan di daerah? Evaluasi tidak cukup hanya melihat jumlah aspirasi yang dihimpun atau rekomendasi yang disampaikan. Publik kini menuntut kejelasan apakah hasil kerja tersebut memperoleh tanggapan, masuk ke dalam proses pengambilan keputusan, dan ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang.

Dalam praktiknya, tindak lanjut aspirasi dan hasil pengawasan melibatkan banyak pihak. Mulai dari pemerintah pusat, DPR RI, kementerian dan lembaga, hingga pemerintah daerah. Karena itu, penting membedakan antara aspirasi yang telah dihimpun, rekomendasi yang disampaikan, respons yang diterima, dan perubahan kebijakan yang benar-benar terjadi. Pemetaan ini diperlukan agar publik memperoleh gambaran utuh soal capaian, tantangan, serta ruang penguatan peran DPD RI.

Menjawab kebutuhan itu, DPD RI menghadirkan forum dialog terbuka bertajuk Senator Menyapa 2026. Forum ini mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait. Diskusi tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan.

Mengangkat tema "Dua Dasawarsa DPD RI Mengawal Daerah", forum ini menelaah perjalanan 22 tahun sekaligus menempatkan tindak lanjut hasil kerja sebagai fokus utama. Pertanyaannya, sejauh mana aspirasi dan rekomendasi yang diperjuangkan DPD RI berujung pada respons konkret, perubahan kebijakan, atau penyelesaian persoalan masyarakat daerah.

Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam episode 1 Senator Menyapa 2026. Mereka adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Pakar Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan. Episode perdana ini dapat disaksikan pada Kamis, 5 November 2026.

Bagi masyarakat daerah, forum ini menjadi penanda bahwa pengawasan dan representasi tidak berhenti pada seremoni. Warga menanti bukti bahwa suara mereka di Jakarta berujung pada kebijakan yang menyentuh persoalan sehari-hari, mulai dari infrastruktur, layanan publik, hingga kesejahteraan di kampung halaman.