Sebanyak 1.338.684 murid dari jenjang SMA/MA/SMK dan sederajat mengikuti asesmen mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari pertama gelombang kedua Tes Kemampuan Akademik (TKA), Senin (2/11). Pelaksanaan berlangsung melalui moda daring dan semi daring di satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Kunjungan ke Posko TKA dilakukan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat. Ia memberikan arahan mengenai sejumlah tantangan yang dihadapi, mulai dari aspek teknis, kesiapan infrastruktur, koordinasi antarpihak, hingga pengawasan untuk menjaga integritas pelaksanaan asesmen.
Fokus pada Peta Mutu, Bukan Kelulusan
Wamen Atip menegaskan bahwa TKA dirancang sebagai instrumen pemetaan mutu pembelajaran, bukan penentu kelulusan siswa. Asesmen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memotret capaian belajar di berbagai daerah.
Ia menekankan pentingnya respons cepat dan koordinasi solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul. Koordinasi dinilai krusial agar pelaksanaan di seluruh wilayah tetap berjalan lancar.
Perhatian Khusus Wilayah Kepulauan
Dalam arahannya, Wamen Atip menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas teknis, terutama untuk mendukung pelaksanaan TKA di sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis tersendiri. "Ke depan, kapasitas teknis dan dukungan pelaksanaan TKA perlu terus ditingkatkan, terutama untuk menjangkau sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan, seperti di Provinsi Kepulauan Riau," ungkapnya.
Bagi masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan, pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mengakui kesenjangan infrastruktur digital. Dukungan teknis yang lebih merata diharapkan memastikan tidak ada siswa yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses.
Posko TKA sebagai Instrumen Pemantauan
Posko TKA menjadi salah satu instrumen penting dalam memantau pelaksanaan asesmen secara berkala, mengidentifikasi kendala, serta mengoordinasikan langkah penanganan bersama pihak-pihak terkait. Melalui posko ini, berbagai laporan dari daerah dihimpun dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Dengan pengawasan berlapis dan koordinasi lintas pihak, pelaksanaan TKA diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menghasilkan data mutu yang akurat. Data itu nantinya menjadi dasar perbaikan pembelajaran di tingkat sekolah maupun daerah.